Ridho - Herman HN Banding - Abdinews.com

728x90 AdSpace

Trending
Kamis, 19 Juli 2018

Ridho - Herman HN Banding

BANDARLAMPUNG– Kuasa hukum pasangan calon (paslon) nomor urut satu Ridho– Bachtiar dan kuasa hukum paslon nomor urut dua Herman HN - Sutono memastikan banding ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Pengajuan banding keberatan itu sebagai bentuk kekecewaan atas putusan sidang Gakkumdu yang memenangkan paslon nomor urut tiga Arinal Nunik dengan menolak laporan kedua paslon, Ridho dan Herman HN.

Pada sidang kemarin, majelis hakim yang diketuai oleh Fatikhatul Khoiriyah yang juga ketua Bawaslu Lampung menyatakan tidak terbukti secara sah adanya dugaan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) di pilgub 27 Juni 2018 lalu.

“Kami menghormati putusan dari Bawaslu Lampung, tetapi kami sangat kecewa dengan putusan tersebut yang mengabaikan fakta adanya politik uang. Pertimbangan hukum majelis sangat dangkal dan tidak mencerminkan sebagai penyelenggara pemilu, sehingga kami akan mengajukan keberatan ke Bawalu RI setelah mendapat salinan putusan,” kata Ahmad Handoko kuasa hukum Ridho– Bachtiar, kemarin.

Ditambahkan, untuk persiapan pelaporan ke Bawaslu RI, pihaknya saat ini sedang tahap pengumpulan alat bukti dugaan politik uang dari 14 kabupaten/kota se-Lampung. “Kita sedang mengumpulkan alat bukti dugaan politik uang di 14 kabupaten/kota bersamaan dengan memori keberatan kita,” ungkapnya.

Dia berharap Bawaslu RI sebagai lembaga tertinggi bisa memberi putusan yang adil dengan pertimbangan hukum yang terkait subtansi perkaranya.

Senada juga disampaikan kuasa hukum paslon nomor urut dua Herman HN - Sutono Leinistan Neingholan, pihaknya secara tegas menyatakan keberatan atas hasil keputusan majelis hakim dan segera mengajukan banding keberatan ke Bawaslu RI.

"Jadi
hasil pemeriksaan tadi bahwa majelis hakim memutuskan laporan kami ditolak. Karena ini kami dengan tegas untuk dicatatkan bahwa kami keberatan atas putusan ini dan kami banding ke Bawaslu RI, " ujarnya.

Leinistan menyampaikan bahwa dugaan politik uang yang dilakukan paslon Arinal - Nunik adalah benar adanya. Namun, kata dia, ada peristiwa masif yang membuat saksi pelapor dan sak
si terlapor lari ketika hendak dimintai keterangan dalam persidangan. "Kalau peristiwa pembagiannya ada, hanya terkendalanya banyak saksi pelapor dan saksi terlapor itu banyak yang lari. Jadi tidak bisa dihadirkan, dan saya kira ini semuanya ini modus belaka, " ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga menuding pertimbangan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan. "Ada beberapa yang sudah kami catat. Misalnya kesaksian di Pringsewu, disebutkan saksi tidak merasa dipukul-pukuli, tapi dalam pertimbangan keputusan dinyatakan saksi merasa terancam. Ini juga akan menjadi pertimbangan kami di Bawaslu RI, " tukasnya.

Lebih lanjut, pertimbangan majelis hakim persidangan juga dinilai terlalu dangkal. Karena hanya mengutip hasil keputusan persidangan panwas kabupaten/kota yang menyatakan bahwa pelanggaran Arinal - Nunik tidak memenuhi unsur. "Padahal dalam persidangan kita sudah hadirkan saksi dan bukti-bukti. Dan pada prinsipnya ini sudah terjadi bagi-bagi uang di
seluruh kabupaten/kota, " jelasnya.

Karena itu, pihaknya menegaskan akan mengajukan banding keberatan banding ke Bawaslu RI atas keputusan majelis hakim. "Besok kita akan terima salinan keputusannya. Dan kita akan buat memori keberatan dan kita akan ajukan banding Bawaslu RI. Insya Allah Senin kita sudah di Bawaslu RI, " tukasnya.

Untuk diketahui,  Sidang akhir dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) Pilgub Lampung 2018 telah usai dengan putusan paslon Arinal - Nunik sebagai terlapor tidak terbukti. Keputusan itu dibacakan dalam sidang dugaan politik uang di kantor Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Lampung, Kamis (19/7).

Ketua majelis pemeriksa Fatikhatul Khoiriyah, saat membacakan putusan menerangkan, berdasarkan apa yang sudah disimpulkan majelis, terlapor paslon Arinal Djunaidi-Chusnunia (Arinal-Nunik) tidak terbukti TSM. Yakni memberikan dan menjanjikan untuk mempengaruhi dalam pilgub secara TSM. Atas hasil itu, pelapor diberikan waktu untuk melakukan banding setelah menerima salinan putusan. Paling lambat tiga hari.

”Besok berkas salinan putusan sudah bisa diambil oleh pelapor dua. Pelapor diberikan kesempatan mengajukan keberatan ke Bawaslu RI,” ucapnya. (cah).

Ridho - Herman HN Banding Reviewed by abdinews com on Juli 19, 2018 Rating: 5 BANDARLAMPUNG – Kuasa hukum pasangan calon (paslon) nomor urut satu Ridho– Bachtiar dan kuasa hukum paslon nomor urut dua Herman HN - Sutono...

Tidak ada komentar: