Di-DKPP-kan & Di-Mabes-kan - Abdinews.com

728x90 AdSpace

Trending
Minggu, 22 Juli 2018

Di-DKPP-kan & Di-Mabes-kan


//Buntut Bawaslu Mentahkan Laporan Paslon 1 dan 2 ///

BANDARLAMPUNG- Posko Demokrasi akan melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajaran  Panwaslu 15 kabupaten/kota ke Polres, Polda, Mabes Polri dan DKPP. Pasalnya, dalam menjalankan pengawasan selama pilgub Bawaslu beserta Panwaslu dinilai terkesan tidak serius menindak lanjuti adanya dugaan politik uang yang dilaporan masyarakat.

Koordinator Laporan Posko Demokrasi Rismayanti Borthon menegaskan laporan ini lantaran adanya pelanggaran Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada. Dimana menurut kajian mereka, Bawaslu Lampung sedianya bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Lalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya. Kemudian menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan.

"Namun faktnya? Maka itu Panwas akan kita laporkan ke Polres, Bawaslu akan kita laporkan ke Polda, Mabes Polri dan DKPP. Besok kita lakukan pelaporan Panwas Bandar Lampung ke Polresta," tegas Rismayanti, Minggu (22/7) malam.

Dikatakan  pihaknya sudah memegang beberapa bukti. Termasuk para saksi akan didampingi pihaknya dan 34 lawyer. Risma memiliki keyakinan upaya hukum ini akan berhasil mengungkap adanya keterlibatan dan pelanggaran yang dilakukan para pengawas pemilu.


Risma menjelaskan, didampingi 34 Pengacara dan 3 Praktisi Hukum dia bakal melaporkan panwaslu tiga kabupaten kota ke Polda Lampung, karena diduga telah melakukan pembiaran terhadap laporan masyarakat soal pidana politik uang yang dilakukan paslon tiga. “Langkah awal kita akan laporkan Panwaslu Bandarlampung, Lampung Selatan, Pesawaran,” kata dia.

Melihat realitas di lapangan, lanjutnya, politic uang yang dilakukan oleh paslon Arinal-Nunik  sebegitu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Namun banyaknya Laporan masyarakat ke Panwas yang dimentahkan dan tidak ada tindak lanjut karena hanya berdasar pada keadilan prosedural.

 “Jelas ini adalah Bukti nyata Bawaslu Lampung beserta jajarannya di kabupaten kota melanggar Pasal 29 UU NO. 1 tahun 2015, dengan melakukan pengabaian terhadap Laporan Masyarakat terkait adanya Money Politic,” ujar dia.

Perilaku pembiaran yang dilakukan oleh bawaslu, terhadap laporan masyarakat soal politik uang bisa di pidanakan. Ini diatur dalam  UU no 10 tahun 2016 pasal 193B ayat 1. “Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah),” jelas dia. (cah)

Di-DKPP-kan & Di-Mabes-kan Reviewed by abdinews com on Juli 22, 2018 Rating: 5 //Buntut Bawaslu Mentahkan Laporan Paslon 1 dan 2 /// BANDARLAMPUNG- Posko Demokrasi akan melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) besert...

Tidak ada komentar: