Bustami Tanggalkan Pengurus PDIP - Abdinews.com

728x90 AdSpace

Trending
Selasa, 24 Juli 2018

Bustami Tanggalkan Pengurus PDIP

Bandarlampung - Calon anggota DPD RI Dapil Lampung, Bustami Zainudin menyatakan mundur dari kepengurusan DPD PDIP Lampung. Hal tersebut menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik.

"Kita tak bisa menghindari apa yang sudah menjadi keputusan MK, karena ini keputusan resmi lembaga. Dan kita siap melaksanakan putusan itu, artinya mundur dari kepengurusan partai, " terangnya saat ditemui di Posko Pemenangan Bustami Zainudin yang berada di Jalan Kayu Manis Way Halim Bandarlampung, Selasa (24/7).

Mantan Bupati Waykanan itu mengatakan, pencalonan dirinya sebagai calon anggota DPD RI itu pun merupakan atas perintah dan tugas partai.

"Oleh karenanya, partai pun (PDIP, red) pasti juga sudah mempertimbangkan atas kemunduran diri saya, " ungkapnya.

Menurutnya, untuk membesarkan partai tidak harus menjadi pengurus partai. Oleh karenanya, dirinya mengaku siap untuk mundur dari pengurus DPD PDIP Lampung.

"Soal tidak jadi pengurus saya no problem, karena saya ditugaskan oleh partai. Dan membesarkan partai tidak harus jadi pengurus partai, " terang dia.

Kendati demikian, dirinya baru akan mengajukan pengunduran diri secara tertulis setelah keluarnya PKPU baru yang mengatur calon anggota DPD RI harus bukan pengurus partai. "Untuk administrasinya kita masih menunggu PKPU-nya, " ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya berharap DPD PDIP tetap konsisten dan solid dalam menyambut tahun politik 2019. "Dan saya harap yang menggantikan posisi saya nantinya adalah orang-orang yang kompeten, " tukasnya.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menegaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik. "Untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945," ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna di Gedung MK Jakarta, Senin (23/7/2018) seperti dilansir dari breakingnews.co.id.

Palguna mengatakan hal tersebut ketika membacakan pertimbangan Mahkamah atas permohonan uji materi Pasal 182 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) dalam perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh seorang fungsionaris partai yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Putusan untuk perkara Nomor 30 ini kembali menegaskan bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tidak boleh berasal dari partai politik.

Dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah juga memberikan jawaban terkait dengan anggota partai politik yang pada saat ini juga menjabat sebagai anggota DPD.

Mahkamah dalam pertimbangannya mengakui bahwa ketentuan Pasal 182 huruf l UU Pemilu tidak tegas melarang anggota partai politik menjabat sebagai anggota DPD, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya tetap menyebutkan bahwa anggota DPD tidak boleh diisi oleh anggota partai politik. "Sejalan dengan sifat prospektif putusan Mahkamah, maka putusan ini tidak berlaku terhadap yang bersangkutan (anggota DPD yang merupakan anggota partai politik) kecuali yang bersangkutan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPD setelah putusan ini berlaku sesuai dengan Pasal 47 UU MK," kata Palguna.

Sementara itu terkait dengan anggota partai politik yang sudah mendaftarkan diri sebagai anggota DPD ke KPU, Mahkamah meminta KPU untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap mencalonkan diri sebagai anggota DPD dengan syarat sudah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik. (Cah).

Bustami Tanggalkan Pengurus PDIP Reviewed by abdinews com on Juli 24, 2018 Rating: 5 Bandarlampung - Calon anggota DPD RI Dapil Lampung, Bustami Zainudin menyatakan mundur dari kepengurusan DPD PDIP Lampung. Hal tersebut meny...

Tidak ada komentar: